![]() |
Dokumentasi BEM pada acara Cangkir |
07 Maret 2015
DISKUSI BERSAMA
BANG MUSA (BBM)
BANG MUSA (BBM)
Bertepatan masa reses anggota
DPR RI,Drs.H Musa Zainudin ( bang musa ) menyempatkan untuk dapat hadir pada acara
diskusi yang diselenggarakan komunitas cangkir. diskusi kali ini dengan tema"Pembangunan Infrastuktur Di
Lampung",anggota BEM STISIPOL Dharma Wacana Metro berkesempatan berdikusi
secara langsung bersama bang Musa. bang Musa begitu panggilan akrabnya merupakan
anggota DPR RI
Fraksi PKB, Beliau berada Komisi V yang membidangi Infrastruktur dan Pembangunan.dari diskusi ini, Beliau mengatakan terdapat 2 permasalahan kenapa propinsi lampung kurang mendapatkan skala proritas pembangunan infrastuktur khususnya infrastuktur Jalan Raya,
1. Kurang mampunya pejabat-pejabat dilampung baik itu Gubernur, Bupati,Walikota,
ataupun SKPD dalam menyampaikan
visi-misi pembangunan kepada pemerintah pusat atau belum mampu
"menjual" propinsi lampung kepada pusat, sehingga pemerintah pusat
belum tertarik untuk mengucurkan dana yang cukup besar untuk pembangunan
infrastruktur dilampung,dilihat kondisi infrastruktur Jalan Raya dilampung baik
itu jalan Nasional, propinsi, maupaun kabupaten hampir 70% mengalami
kerusakan.ada beberapa faktor yang menyebabkan rusaknya jalan-jalan yang ada
dilampung,baik itu buruknya konstruksi Jalan,hingga bobot tonase Truk yang
melintas yang berlebihan, sehingga jalan raya tidak mampu menahan beban yang
berlebihan.perlu diketahui bahwa propinsi lampung pada tahun 2015 mendapatkan
kucuran dana Silpa dari pemerintah pusat 7,4 triliun dari total 200 triliun
yang dianggarkan oleh pemerintah pusat,dana yang begitu kecil apabila dilihat
dari posisi strategis propinsi Lampung,daerah penghubung propinsi-propinsi
disumatera.yang ke2.Peran masyarakat yang ada dipropinsi lampung cukup
mempengaruhi kebijakan pusat yang enggan untuk mengucurkan dana infrastruktur
yang besar khusus untuk lampung,beliau mencontohkan didaerah tegineneng
misalnya sudah mendapatkan kucuran dana dari pusat untuk perlebaran jalan, akan
tetapi hanya karna 3-4 KK yang enggan tempat tinggalnya terkena pembebasan
lahan,sehingga perlebaran jalanpun dibatalkan dan dananya pun kembali lagi
kepusat.
Fraksi PKB, Beliau berada Komisi V yang membidangi Infrastruktur dan Pembangunan.dari diskusi ini, Beliau mengatakan terdapat 2 permasalahan kenapa propinsi lampung kurang mendapatkan skala proritas pembangunan infrastuktur khususnya infrastuktur Jalan Raya,
1. Kurang mampunya pejabat-pejabat dilampung baik itu Gubernur, Bupati,Walikota,
Namun beliau menyampaikan, bahwa
sebagai wakil lampung yang ada di DPR RI beliau akan menyampaikan
aspirasi,serta berjuang bersama-sama dengan pejabat,dan masyarakat lampung demi
terwujudnya infrastruktur yang baik dan layak, sehingga mampu meningkatkan
kesejahteraan masyarakat yang ada di propinsi Lampung.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar